Gerindra Minta Pemerintah Jaga Harga Bahan
Pokok Tak Naik Selama Puasa
Jakarta, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra meminta pemerintah
melakukan intervensi terhadap harga bahan kebutuhan pokok selama bulan puasa
Ramadan.
Menurutnya,
pemerintah juga harus memastikan produk-produk yang dijual di pasar merupakan
hasil petani lokal. Dia berkata, langkah ini harus dilakukan demi menjamin
peningkatan kesejahteraan petani lokal.
"Pemerintah bisa memberikan intervensi terhadap kenaikan-kenaikan harga
bahan pokok, misalnya dengan melakukan operasi pasar, sektor pasar juga harus
dipenuhi produk-produk yang dihasilkan dari para petani lokal," kata
Muzani dalam keterangannya, Jumat (1/4).
Ia menyatakan,
Gerindra menyadari bahwa masyarakat tengah menghadapi situasi sulit jelang
Ramadan tahun ini, di mana harga sejumlah bahan kebutuhan pokok mengalami
kenaikan drastis.
Menurutnya,
kenaikan tersebut kemungkinan disebabkan oleh dua hal yaitu dampak dari ekonomi
yang bergeliat kembali pascapandemi Covid-19 atau perang antara Rusia dan
Ukraina.
Namun, Muzani berharap masyarakat mau bersabar dan kenaikan harga bahan
kebutuhan pokok tersebut tidak mengganggu ibadah puasa masyarakat selama
Ramadan.
"Beban pengeluaran dari kenaikan itu tentu saja berat dan ini dapat mengganggu
kekhusuan kita dalam menjalankan ibadah puasa, karena ekonomi belum sepenuhnya
pulih," kata Wakil Ketua MPR itu.
Lebih lanjut, Muzani mengingatkan, masyarakat harus tetap disiplin menjalankan
protokol kesehatan selama Ramadan. Pasalnya, menurutnya, Covid-19 masih menjadi
ancaman hingga saat ini.
Di sisi lain, Muzani berharap masyarakat bisa menjaga kerukunan antar umat
beragama dengan mengedepankan nilai-nilai toleransi dalam bersosialisasi di
setiap lapisan masyarakat.
"Keberagaman sudah menjadi budaya yang mengakar bagi Indonesia. Apabila
Ramadan bisa kita jalankan dengan kekhusyukan, itu telah menjadi bukti kita
telah menjadi bangsa yang toleran," tutur Muzani.
Sejak akhir tahun lalu, minyak goreng menjadi komoditas langka. Kalaupun
barangnya tersedia, harga yang ditawarkan relatif mahal. Seliter minyak goreng
kemasan dibanderol di kisaran Rp20 ribu hingga Rp26 ribu. Sementara, minyak
goreng curah dipatok Rp15 ribu hingga Rp18 ribu per liter.
Terbaru, pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) Pertamax dari Rp9
ribu-Rp9.400 menjadi Rp12.500-Rp13 ribu.
Mendagri Minta Kepala Daerah Kontrol Bahan
Pokok
Menteri Dalam Negeri Tito
Karnavian meminta kepala daerah untuk membantu dalam pengendalian harga 12
bahan pokok agar terhindar dari kelangkaan menjelang bulan Ramadhan dan hari
raya Idulfitri. Tito meminta agar kepala daerah bergerak aktif dan tidak hanya
menunggu pemerintah pusat.
"Kepala daerahnya enggak hanya nunggu, begitu ada kelangkaan, [bilang]
kita tunggu aja dari pusat, enggak. Tanggung jawab dari kepala daerah
juga," ujar Tito pada wartawan di Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (1/4).
Pasalnya, Tito melihat bahwa kepala daerah merupakan pemimpin yang dipilih oleh
rakyat secara langsung. Baik di tingkat kota/kabupaten maupun provinsi, seharusnya
kepala daerah bisa membuat kebijakan yang membantu menanggulangi atau
menghindari kelangkaan bahan pokok.
"Mereka dipilih rakyat, orang-orang pinter, punya kekuasaan, manajemen,
manajerial, mereka memiliki APBD, bisa membuat peraturan," ucap Tito.
"Lakukan, manfaatkan semua sumber daya dan kekuasaan itu untuk membuat
terobosan agar harga pangan di semua daerah bisa terkendali," sambungnya.
Tito juga
menyampaikan bahwa pihaknya terus memantau kerja-kerja kepala daerah dalam
mengendalikan kelangkaan itu. Setidaknya sampai setelah hari raya Idulfitri, ia
akan melakukan penilaian dan memberikan penghargaan pada kepala daerah yang
berhasil mengendalikan kelangkaan.
Sedangkan, bagi kepala daerah yang gagal mengendalikan kelangkaan berarti
menunjukkan kepemimpinan yang buruk.
Lebih lanjut, Tito menyebut bahwa kepala daerah bisa saling bekerja sama
antardaerah untuk menghindari kelangkaan sekaligus lonjakan harga bahan pangan.
Termasuk, kepala daerah bisa bekerjasama dengan satgas pangan milik Polri.
.jpg)
.jpg)
