ASN News ,( Jakarta ) - Polisi merupakan lembaga negara yang
paling sering mengadukan kasus kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan kepada
Komnas HAM kepada polisi. Oleh karena itu, Komnas HAM memberikan beberapa
rekomendasi kepada lembaga penegak hukum.
Komisioner Komnas HAM Choirul Anam membuat setidaknya tiga rekomendasi kepada polisi. Pertama,
polisi harus mengambil langkah-langkah strategis untuk mencegah tindakan
kekerasan terhadap warga sipil.
Anam mengatakan itu bisa dalam bentuk pelatihan anggota
badan, pemasangan kamera tubuh dan banyak lagi. “Hal ini dilakukan agar kasus kekerasan yang dilakukan aparat tidak
terulang kembali,” ujarnya, Senin, 17 Januari 2022. Langkah kedua, menurut Anam, adalah memperbaiki sistem pengawasan. Hal ini
dimaksudkan agar petugas merasa selalu diawasi selama bertugas sehingga tidak
terjadi penyalahgunaan wewenang.
Ketiga, dengan pengenaan sanksi yang lebih berat terhadap
anggota yang terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan fungsinya.
“Sistem reward and punishment juga bisa digunakan untuk memotivasi aparat
kepolisian dalam menjalankan tugasnya,” kata Anam.
Kepala Bagian Hukum Komite Orang Hilang dan Kekerasan (KontraS), Andi Muhammad Rizaldi,
juga berpesan kepada pemerintah agar kekerasan
polisi atau aparat tidak berlanjut. Ia mengatakan ada tiga poin penting
yang harus diperhatikan pemerintah dalam melakukan reformasi penegakan hukum di
Indonesia.
Pertama, kata Andi, perlu adanya penyempurnaan regulasi yang
berlaku di Indonesia. Karena menurut dia, penyempurnaan aturan hukum akan
menjamin kepentingan korban, sekaligus berharap dapat mencegah
kesewenang-wenangan aparat di basis. Kedua, ada kerja sama yang berkelanjutan
antara polisi dan organisasi hak asasi manusia seperti Komnas HAM dan Kantor
Perlindungan Saksi dan Korban.
"Kerja sama ini ditujukan kepada instansi terkait untuk
melakukan pengawasan dan pengawasan terhadap kepolisian," kata Andi.
Hal ketiga yang disebutkan Andi adalah memperbaiki mekanisme penanganan
di kepolisian. Ia mengatakan, seringkali sulit bagi polisi untuk turun tangan
dan menangani kasus-kasus yang mengarah pada
pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga negara.
“Contohnya adalah banyak narapidana meninggal karena
manajemen polisi yang buruk. Selain itu, polisi juga harus lebih transparan dalam menangani kasus
kekerasan yang dilakukan polisi”, kata pembela HAM itu merujuk pada laporan
kekerasan polisi terhadap Komnas HAM
yang terus meningkat.
.jpg)
.jpg)
