Legislator Kaltim Soroti Lokasi Kecelakaan Maut
Balikpapan, Begini Catatannya
Anggota DPR RI daerah
pemilihan Kalimantan Timur (dapil Kaltim) Irwan turut berduka cita terhadap
para korban kecelakaan maut Balikpapan. Irwan meminta kepolisian menindak tegas
sopir dan pemilik kendaraan jika terbukti truk maut tersebut kelebihan muatan.
"Saya menyampaikan duka cita yang mendalam
terhadap seluruh korban yang meninggal dan juga yang dirawat di rumah sakit.
Semoga seluruh korban meninggal dunia diterima di sisi Tuhan dan keluarga
korban diberikan kesabaran dan ketabahan," kata Irwan kepada wartawan,
Jumat (21/1/2022).
Irwan menekankan pentingnya upaya konkret untuk
mencegah kecelakaan serupa terjadi lagi. Salah satu upayanya, menurut Irwan,
yakni pengetatan pengawasan dan penindakan yang lebih tegas terhadap kendaraan
over dimensi over loading (ODOL).
"Harus segera ada
evaluasi dan tindakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang terus memakan
korban di lokasi yang sama. Ini tidak boleh terus dibiarkan seperti ini,"
ujarnya.
"Dalam waktu dekat, saya akan koordinasi
dengan Dirlantas Polda Kaltim untuk bisa melakukan pengawasan dan penindakan
tegas terhadap kendaraan over dimensi over loading (ODOL) dalam kota,"
imbuh Irwan.
Irwan sendiri tercatat
sebagai anggota Komisi V DPR, yang ruang lingkupnya di bidang transportasi.
Komisi V merupakan alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR yang bermitra dengan
Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Lebih lanjut Irwan menegaskan keberadaan
kendaraan ODOL di dalam kota tidak bisa ditolerir lagi. Oleh karena itu, dia
meminta sopir serta pemilik truk maut Balikpapan ditindak tegas.
"Keberadaan ODOL dalam kota ini tidak bisa
lagi ditoleransi, harus segera ditindak tegas. Termasuk sopir dan pemilik
kendaraan yang menyebabkan musibah besar hari ini, harus bertanggung jawab di
hadapan hukum," ujarnya.
Untuk rencana jangka panjang demi mencegah
kecelakaan maut terjadi lagi, Irwan meminta Pemda Balikpapan merealisasikan
pembangunan fly over di Simpang Rapak. Lagislator Fraksi Partai Demokrat itu
memastikan akan membantu bilamana Pemda Balikpapan menemui kendala perihal
anggaran pembangunan fly over di Simpang Rapak.
"Kalau memang tidak ada duit APBD-nya untuk
bangun fly over, kita coba gunakan opsi lain, termasuk intervensi melalui APBN
di Kementerian PUPR. Kita bantu kawal dan perjuangkan agar ke depan tidak
terjadi lagi kejadian menyedihkan seperti ini," terang Irwan.
Terkait penindakan kendaraan
ODOL, Irwan juga mendorong Kemenhub membangun jembatan timbang di ruas jalan
nasional Kaltim. Selain itu, dia juga meminta penindakan kendaraan ODOL
dipertegas dalam UU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), yang kini
dalam tahap revisi.
"Mengenai penindakan ODOL, kita minta
dipertegas sampai dengan penindakan di tempat melalui revisi UU LLAJ yang mulai
dibahas di Komisi V DPR RI," katanya.
Khusus terkait penanganan kecelakaan maut
Balikpapan, Irwan mengapresiasi pihak Polda Kaltim. Wasekjen DPP Demokrat itu
menyebut gerak cepat penanganan kecelakaan maut Balikpapan tak terlepas dari
keberadaan tim Traffic Accident Analysis (TAA) Polda Kaltim.
"Saya juga
mengapresiasi usaha Ditlantas Polda Kaltim sejak 8 bulan lalu sudah
mempersiapkan tim TAA berstandar modern, berbasis IT, dengan melaksanakan
sertifikasi kompetensi penyidik, mobil taktis TAA dari Korlantas, dan
mewajibkan tim TAA turun ke TKP minimal sebulan sekali, sehingga kejadian
kecelakaan lalu lintas seperti ini bisa segera diketahui kejadian
sebenarnya," katanya.
Diberitakan sebelumnya, menurut polisi, sopir
truk maut Balikpapan sudah mencoba mengurangi kecepatan sesaat sebelum
kecelakaan terjadi. Namun, karena beban yang dibawa terlalu berat, kecepatan
truk tidak bisa dikurangi.
"Dia sudah kurangi gigi
kecepatannya. Tapi karena bebannya terlalu berat, sehingga tidak dapat direm
atau dikurangi," ujar Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Yusuf Sutejo, Jumat
(21/1).
.jpg)
.jpg)
