Pemerintah Masih Ada tagihan Rp 23 T untuk Perawatan Covid-19

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah pada tahun ini masih memiliki tanggung jawab untuk membayar sisa tagihan perawatan pasien Covid-19 tahun lalu sebesar Rp 23 triliun. Tagihan ini merupakan akumulasi dari biaya perawatan pasien Covid-19 varian delta sepanjang tahun 2021 yang masih tersisa dan belum tertagihkan.

“Masih ada tagihan Rp 23 triliun pada 2022 yang harus kami bayar dari perawatan 2021,” katanya dalam BRI Microfinance Outlook d Jakarta.

Ia menjelaskan kenaikan kasus Covid-19 varian Delta menjadi faktor belanja kesehatan mendominasi belanja negara karena jumlahnya mencapai Rp 94 triliun. Oleh karena sisa tagihan tersebut akan ditagihkan dalam Anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2022 yang memiliki pagu Rp 455,62 triliun.

Selain itu, realisasi belanja negara sepanjang tahun lalu tercatat Rp 2.786,8 triliun atau 101,3% dari target APBN 2021 sebesar Rp2.750 triliun dengan kebutuhan sebagian belanja direalisasikan pada belanja kesehatan untuk penanganan Covid-19.

“Jadi kami bisa lihat bahwa Covid-19 is so expensive (mahal). Itu perawatan, belum termasuk vaksinasi,” tegasnya.

Meski demikian, Sri Mulyani menegaskan bahwa kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama dalam Anggaran pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk menangani pandemi Covid-19.

Di sisi lain, pemerintah akan mulai menyehatkan kembali APBN yakni tercermin dari defisit 2021 yang sudah mengalami penurunan cukup signifikan dengan realisasi Rp 783,7 triliun atau 4,65% dari PDB yang lebih rendah dari pagu Rp 1.006 triliun atau 5,7% dari PDB sekaligus turun dari Rp 947 triliun atau 6,14% PDB pada 2020.

Kemudian realisasi pendapatan negara sampai 31 Desember 2021 mencapai Rp 2.003,1 triliun atau 114,9% dari target APBN.

“Ini menggambarkan APBN meski kerja keras tapi kami mulai coba menyehatkan. Artinya APBN berikan dukungan luar biasa ke perekonomian Indonesia dan masyarakat,” pungkasnya.