DPR Minta Pangkas
Birokrasi Distribusi Vaksin Gotong Royong
Jakarta,- Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo meminta semua
pemangku kepentingan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan
program vaksin Gotong Royong lebih dahulu.
Menurutnya, sejumlah hal harus dievaluasi,
khususnya terkait distribusi vaksin yang lambat ke masyarakat karena proses
birokrasi yang panjang.
"Lambat. Saya kira, kenapa lambat ketika Kadin [Kamar Dagang dan Industri
Indonesia] daerah berkeinginan tapi semua sentral ke pusat. Ketika perusahaan
di daerah, luar Jabodetabek bisa disegerakan, rantainya jangan panjang terlalu
birokrasi," kata Handoyo, Jumat (4/2).
Ia mengatakan, pemberian vaksin lewat
mekanisme Gotong Royong merupakan hal yang positif. Menurutnya, hal terpenting
dalam pemberian vaksin tersebut ialah membantu masyarakat untuk segera
mendapatkan vaksin booster.
Namun, Handoyo mengingatkan, perusahaan-perusahaan yang ikut dalam program
Gotong Royong tidak boleh menarik biaya apapun dalam pemberian vaksin terhadap
karyawannya.
"Pada prinsipnya, vaksin tugas negara gratis kepada seluruh rakyat. Dulu
juga seperti itu, pemerintah memberi apresiasi ketika perusahaan-perusahaan
untuk swasembada, gotong royong dengan biaya perusahaan untuk beli lewat
mekanisme Gotong Royong," tutur politikus PDI Perjuangan itu.
PROJO Tolak Booster Berbayar
Terpisah, kelompok relawan pendukung Presiden Joko Widodo,
PROJO, mengkritik rencana Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membuat penggunaan
vaksin Sinopharm untuk booster atau dosis ketiga kemungkinan masuk dalam
kategori vaksin Gotong Royong sehingga berbayar.
Ketua Satgas Nasional Gerakan Percepatan Vaksinasi Gratis untuk Rakyat DPP
PROJO, Panel Barus, mengatakan vaksin booster berbayar adalah bisnis di masa
pandemi.
Dia mengingatkan, Jokowi telah memerintahkan secara tegas bahwa vaksin booster
gratis untuk rakyat karena kesehatan masyarakat merupakan hal yang utama.
"Perintah Pak Jokowi akan ditelikung dengan vaksin booster berbayar. PROJO
menolak vaksin booster berbayar, menolak bisnis pandemi!" kata Panel.
Ia meminta tidak ada pihak yang membelokkan perintah Jokowi untuk vaksin
booster gratis menjadi bisnis pandemi.
Sebelumnya, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19
Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan penggunaan vaksin Sinopharm
untuk booster atau dosis ketiga kemungkinan masuk dalam kategori vaksin Gotong
Royong sehingga berbayar.
Nadia menyebut masih membuat petunjuk teknis (juknis) penggunaan vaksin
Covid-19 Sinopharm sebagai vaksin booster dalam program Gotong Royong yang akan
diberikan berbayar.
Kendati demikian, Nadia belum merinci kapan target penerima vaksin Gotong
Royong bisa mendapatkan booster. Pihaknya juga masih mengkaji tata laksana dan
pendaftaran booster hingga kuota yang disediakan untuk penerima vaksin program
Gotong Royong.
Nadia hanya menyebut bahwa vaksin booster untuk program Gotong Royong tetap
diberikan berbayar seperti mekanisme vaksinasi primer.
.jpg)
.jpg)
