Minyak Goreng Curah Disubsidi, Kemasan Sesuai Mekanisme Pasar

Pemerintah telah menetapkan kebijakan baru terkait minyak goreng, di mana untuk harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng curah sebesar Rp 14.000,00/liter. Sedangkan untuk harga minyak goreng kemasan akan disesuaikan dengan harga keekonomian atau sesuai mekanisme pasar. Sebelumnya, HET untuk minyak goreng curah Rp 11.500/liter.

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan menyampaikan, kebijakan baru ini diambil untuk merespon adanya kelangkaan minyak goreng di pasaran.

“Intinya saat ini ada situasi kelangkaan, kegentingan, sehingga kami harus meninjau kembali kebijakan dengan mengembalikan ke harga keekonomian sesuai dengan mekanisme pasar. Tetapi saat ini kita putuskan untuk masyarakat kecil dengan minyak goreng curah, itu HET-nya Rp 14.000 di tingkat masyarakat,” kata Oke Nurwan.

Oke menambahkan, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) juga akan memberikan subsidi agar masyarakat mendapatkan minyak goreng curah dengan harga Rp 14.000/liter. Nantinya pemerintah akan menetapkan harga keekonomian dan membayar selisih harganya.

“Terhadap selisih harga dari mekanisme pasar untuk minyak goreng curah, kan harga keekonomiannya berbeda, maka akan ditanggung pemerintah. Jadi artinya masyarakat tetap menerima minyak goreng curah dengan HET Rp 14.0000, sedangkan untuk kemasan sederhana maupun kemasan premium dikembalikan lagi ke mekanisme pasar,” jelasnya.

Setelah dikembalikan ke mekanisme pasar, Oke menyebut saat ini sudah tidak ada lagi yang menimbun minyak. “Sekarang langsung mengalirkan dan langsung terisi, baik di ritel modern maupun pasar tradisional,” ujarnya.

Dengan keluarnya kebijakan baru ini, pemerintah juga akan mengevaluasi implementasi kebijakan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) untuk minyak sawit mentah.

“Kita masih melihat, dengan dikembalikan ke mekanisme pasar, apakah masih diperlukan apa tidak. Dengan dikembalikan ke mekanisme pasar, harusnya kan lancar. Tapi kalau tidak lancar, nanti kita men-DMO-kan lagi,” kata Oke.

Di kesempatan sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, kebijakan ini dikeluarkan untuk merespon kondisi yang sifatnya mendesak. Pemerintah juga melihat adanya ketidakpastian global yang menyebabkan kenaikan harga pasokan energi dan pangan yang mengakibatkan kelangkaan ketersediaannya, termasuk ketersediaan crude palm oil (CPO) untuk minyak goreng.